top of page

Mitigasi Bencana Berbasis Ruang: Peran Penting Tata Ruang dalam Mengurangi Bencana

Indonesia menghadapi peningkatan ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang kian intensif.
Sumber: i0wp.com

Indonesia menghadapi peningkatan ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang kian intensif. BNPB mencatat sekitar 90% bencana nasional termasuk kategori ini. Curah hujan tinggi di wilayah selatan Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, menjadi pemicu utama. Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan spasial akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan menurunkan daya dukung lingkungan.


Dalam konteks ini, tata ruang memegang peran fundamental dalam pengurangan risiko bencana. Pengaturan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah pembangunan di zona rawan. Studi efektivitas RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Serang menunjukkan bahwa 63% titik banjir justru berada di luar zona rawan yang ditetapkan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengendalian ruang yang konsisten dan berbasis risiko.


Peran Tata Ruang dalam Menekan Risiko Banjir dan Longsor

Tata ruang berperan sebagai instrumen strategis pengurangan risiko bencana melalui delineasi zona multi-hazard, seperti banjir, longsor, dan gempa. Dalam penyusunan RTRW, skala peta minimal 1:25.000 menjadi acuan agar tingkat kerentanan wilayah dapat diidentifikasi secara detail. Pendekatan ini membantu pemerintah mengarahkan pemanfaatan ruang agar selaras dengan karakteristik fisik dan potensi ancaman bencana setempat.


Di Provinsi DIY, penerapan RTRW berbasis bencana terbukti mampu menurunkan potensi longsor di kawasan Perbukitan Menoreh melalui pengaturan penggunaan lahan yang lebih ketat. Integrasi regulasi antarlembaga, memastikan sinkronisasi kebijakan. Dengan demikian, pembangunan dapat dihindarkan dari lereng curam maupun bantaran sungai yang memiliki risiko tinggi.


Integrasi Peta Risiko dalam RTRW dan RDTR

Peta risiko banjir dan longsor yang disusun BMKG serta BNPB diintegrasikan ke dalam RTRW untuk menetapkan zona larangan pembangunan. Proses ini memanfaatkan data Digital Elevation Model (DEM) dan indeks topografi yang dimodifikasi guna memetakan tingkat kerawanan wilayah. Pendekatan berbasis data spasial tersebut membantu pemerintah memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan kondisi fisik dan risiko bencana yang ada.


Sebagai contoh, Atlas Proyeksi Bencana Hidrometeorologi BMKG memetakan potensi longsor secara spasial berdasarkan proyeksi iklim jangka panjang. Informasi ini kemudian dimasukkan ke dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kota besar dengan skala 1:5.000. Penyelarasan dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah memungkinkan pembaruan otomatis ketika terjadi perubahan data curah hujan atau kurva IDF.


Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko dengan pembatasan KDB, KLB, serta tinggi bangunan di zona rawan bencana.
Sumber: cdn.bithe.co

Pengendalian Ruang untuk Mencegah Pembangunan di Zona Rawan

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko dengan pembatasan KDB, KLB, serta tinggi bangunan di zona rawan bencana. Selain itu, larangan pembangunan permukiman di lereng bawah diterapkan untuk menekan risiko longsor. Pendekatan ini memastikan aktivitas pembangunan selaras dengan tingkat kerawanan wilayah dan mencegah munculnya kerugian akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.


Di DAS Ciliwung, evaluasi RTRW berhasil mencegah penerbitan sertifikat lahan di kawasan rawan banjir, sekaligus didukung pembangunan embung dan normalisasi sungai. Pemerintah daerah juga diinstruksikan memetakan titik rawan di wilayah seperti Cilacap dan Banjarnegara. Upaya mitigasi diperkuat melalui pembangunan struktur pelindung, termasuk tembok penahan, guna mengurangi dampak bencana.


Kesalahan Penataan Ruang yang Memperparah Dampak Bencana

Alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi perumahan mewah yang minim ruang terbuka hijau menyebabkan banjir semakin meluas di Pulau Jawa. Kondisi ini terlihat di Semarang dan Malang, di mana pembangunan di sempadan sungai mengurangi kapasitas tampung air. Perubahan tutupan lahan tersebut menurunkan kemampuan infiltrasi dan mempercepat limpasan permukaan saat hujan intensitas tinggi terjadi.


Di Jakarta, betonisasi Sungai Ciliwung serta stagnasi ruang terbuka hijau yang hanya sekitar 9% memperparah banjir perkotaan. Sementara itu, di Jawa Tengah, sistem drainase yang tersumbat sampah akibat lemahnya pengelolaan turut meningkatkan genangan. Kasus di Sumatera pada 2025 menunjukkan longsor bandang akibat pengabaian tata ruang, sehingga kerentanan wilayah hilir semakin meningkat.


Pemanfaatan Data dan Hidrometeorologi untuk Mitigasi

Analisis dilakukan dengan menggabungkan variabel curah hujan, kemiringan lereng, serta jenis tanah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah berisiko tinggi secara lebih akurat, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana yang berbasis data ilmiah. Mertani hadir sebagai perusahaan berbasis IoT yang menyediakan alat untuk memantau bencana hidrometeorologi secara real-time untuk mendukung sistem peringatan dini banjir dan longsor serta memperkuat koordinasi antara BNPB dan BMKG. Di DKI Jakarta, analisis geospasial menghasilkan peta genangan sebagai dasar proyek pengendalian banjir. Sementara itu, proyeksi iklim BMKG dimanfaatkan untuk pembaruan RTRW agar lebih adaptif terhadap risiko bencana.


Tata ruang berbasis risiko bencana yang didukung data spasial dan hidrometeorologi menjadi elemen esensial dalam mengurangi ancaman banjir dan longsor di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan wilayah yang lebih adaptif terhadap dinamika iklim dan kondisi fisik lingkungan. Dengan pemanfaatan data yang akurat, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih dini dan ditekan melalui pengaturan penggunaan ruang yang tepat.


Implementasi RTRW dan RDTR secara ketat sangat diperlukan untuk menghindari pengulangan kesalahan tata ruang di masa lalu. Kolaborasi multisektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, pembaruan peta risiko dan regulasi harus diprioritaskan guna mewujudkan ketahanan spasial yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan yang aman dan berwawasan kebencanaan. Dapatkan informasi terbaru mengenai teknologi, isu lingkungan terkini, dan perkembangan Internet of Things (IoT) dengan mengikuti aktivitas kami di:


Website: mertani.co.id 

Linkedin : PT Mertani


Sumber:

Comments


Pop up bawah.png
WhatsApp

Contact Us

Get special offers tailored to your needs!
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • White Facebook Icon

Sleman, Yogyakarta 55286​

(0274) 2888 087

contact@mertani.co.id

+62 851-7337-3817 (Mugiyati)

© 2018 by PT Merapi Tani Instrumen

Thanks for submitting!

bottom of page