Green Infrastructure sebagai Solusi Berkelanjutan untuk Mengurangi Banjir Perkotaan
- Marketing Mertani
- 6 jam yang lalu
- 4 menit membaca
Green infrastructure menjadi pendekatan strategis dalam menjawab tantangan banjir, perubahan iklim, dan degradbanjirasi lingkungan perkotaan di Indonesia. Konsep ini menekankan pemanfaatan solusi berbasis alam untuk meningkatkan daya dukung kota sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan perencanaan yang tepat, green infrastructure tidak hanya berfungsi sebagai pengendali risiko bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Apa Itu Green Infrastructure dan Mengapa Penting?
Green infrastructure merujuk pada jaringan elemen alam dan semi-alamiah yang dirancang untuk meniru proses ekosistem alami dalam menyediakan layanan lingkungan di perkotaan. Berbeda dengan infrastruktur abu-abu konvensional seperti beton dan aspal, green infrastructure memanfaatkan vegetasi, tanah permeabel, dan badan air untuk mengelola air hujan, mengurangi panas kota, serta meningkatkan kualitas udara. Konsep ini mencakup taman hujan (rain gardens), atap hijau, bioswale, dan koridor hijau yang terintegrasi dalam perencanaan kota.
Pentingnya green infrastructure semakin mendesak di tengah perubahan iklim global. Sebagai nature-based solution, pendekatan ini tidak hanya lebih murah dalam jangka panjang dibandingkan infrastruktur tradisional, tetapi juga lebih adaptif terhadap ketahanan iklim. Menurut laporan IPCC 2022, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan meningkat 5 kali lipat sejak 1970, memaksa kota-kota mencari solusi berkelanjutan. Di Indonesia, di mana 70% populasi tinggal di wilayah rawan bencana, green infrastructure menjadi kunci untuk membangun kota tangguh yang selaras dengan alam.
Pendekatan ini mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 tentang kota berkelanjutan dan nomor 13 tentang aksi iklim. Dengan meniru siklus air alami, green infrastructure mengurangi beban sistem drainase konvensional hingga 50%, seperti terbukti dalam studi kota-kota Eropa. Di era cuaca ekstrem, ia bukan sekadar estetika, melainkan investasi strategis untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Tantangan Banjir Perkotaan di Era Cuaca Ekstrem
Indonesia menghadapi tantangan banjir perkotaan yang semakin parah akibat bencana hidrometeorologi yang dipicu perubahan iklim. Curah hujan ekstrem, seperti yang terjadi di Jakarta pada 2020 dengan hujan 377 mm/hari, menyebabkan genangan hingga puluhan hari. Faktor utama meliputi konversi lahan hijau menjadi beton, yang mengurangi infiltrasi air hingga 90%, serta penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah di Jakarta hingga 15 cm/tahun.
Era cuaca ekstrem memperburuk situasi ini. BMKG mencatat peningkatan frekuensi La Niña dan El Niño, yang memicu banjir bandang di Jawa dan Sumatera. Di perkotaan seperti Bandung dan Surabaya, sistem drainase overload karena urbanisasi cepat luas permukaan impermeable naik 30% dalam dekade terakhir. Akibatnya, kerugian ekonomi mencapai Rp 20 triliun per tahun, disertai korban jiwa dan pengungsian massal.
Tanpa intervensi, ketahanan iklim kota-kota Indonesia terancam. Banjir tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga menyebarkan penyakit seperti leptospirosis dan demam berdarah. Tantangan ini menuntut transisi dari infrastruktur kaku ke green infrastructure sebagai nature-based solution yang fleksibel, mampu menyerap air hujan secara alami.
Contoh Implementasi Green Infrastructure di Indonesia
Indonesia telah mulai mengadopsi green infrastructure melalui berbagai inisiatif lokal. Di Jakarta, program Bioswale dan taman retensi di kawasan Thamrin-Gambir berhasil mengelola 30% air hujan tambahan, mengurangi banjir di pusat kota. Atap hijau di gedung-gedung pemerintah, seperti di Kementerian PUPR, menyerap air hingga 70% dan menurunkan suhu udara 4°C.
Di Surabaya, koridor hijau sepanjang Kali Surabaya mengintegrasikan mangrove dan vegetasi riparian, meningkatkan kapasitas retensi air dan biodiversitas. Proyek ini, didukung ADB, mengurangi banjir di 15 kelurahan. Sementara itu, Bandung menerapkan sponge city concept dengan 200 rain gardens di kawasan Cihampelas, yang menyerap 40.000 liter air per unit selama hujan deras.
Di luar Jawa, Makassar membangun green corridor di Sungai Tallo menggunakan nature-based solution seperti terumbu karang buatan dan hutan mangrove, mengurangi erosi pantai akibat bencana hidrometeorologi. Semarang juga menguji bioswale di Bundaran Bintang Samudera, terintegrasi dengan sistem early warning BMKG. Implementasi ini menunjukkan green infrastructure dapat disesuaikan dengan konteks lokal, meski tantangan pendanaan dan koordinasi antarinstansi masih ada.
Manfaat Lingkungan dan Sosial dari Pendekatan Berbasis Alam
Green infrastructure memberikan manfaat lingkungan yang luas sebagai nature-based solution utama. Secara ekologis, ia meningkatkan infiltrasi air hingga 50%, mengisi akuifer dan mengurangi bencana hidrometeorologi seperti banjir. Vegetasi menyerap CO2 hingga 10 ton/ha/tahun, berkontribusi pada ketahanan iklim dengan menurunkan emisi karbon kota. Selain itu, ia mendukung biodiversitas taman hujan di Jakarta mencatat 20% peningkatan spesies burung.
Manfaat sosial tak kalah signifikan. Pendekatan ini menciptakan ruang publik yang sejuk, mengurangi urban heat island effect hingga 5°C, sehingga meningkatkan kenyamanan warga. Di komunitas rentan, green infrastructure menciptakan lapangan kerja hijau, seperti perawatan taman di Surabaya yang menyerap 500 pekerja lokal. Secara ekonomi, biaya pemeliharaan 40% lebih rendah daripada drainase beton, dengan ROI hingga 3 tahun melalui penghematan banjir.
Lebih lanjut, ia memperkuat ketahanan sosial terhadap bencana hidrometeorologi. Ruang hijau berfungsi sebagai evakuasi darurat dan mengurangi stres psikologis pasca-bencana. Studi WHO menunjukkan akses green space 30% menurunkan risiko kesehatan mental. Di Indonesia, integrasi ini mendukung inklusivitas, memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan mangrove.
Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur Hijau ke Depan
Untuk memajukan green infrastructure, pemerintah pusat dan daerah perlu mewajibkan integrasinya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Alokasi anggaran minimal 20% dari APBN sektor lingkungan untuk proyek nature-based solution menjadi langkah strategis, sejalan dengan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Kolaborasi pendanaan bersama sektor swasta melalui skema green bond juga dapat mempercepat implementasi dan memperluas dampak proyek berkelanjutan di wilayah perkotaan.
Selain pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan. Pelatihan bagi perencana kota perlu difokuskan pada ketahanan iklim dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Integrasi teknologi IoT untuk monitoring real-time, seperti sensor air pada bioswale Jakarta yang terhubung dengan sistem Mertani dan BMKG, harus diperluas. Pemerintah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui insentif pajak bagi penerapan atap hijau dan permeable pavement pada bangunan baru.
Green infrastructure menjadi pendekatan strategis dalam menjawab tantangan banjir, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan perkotaan di Indonesia. Konsep ini menekankan pemanfaatan solusi berbasis alam untuk meningkatkan daya dukung kota sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan perencanaan yang tepat, green infrastructure tidak hanya berfungsi sebagai pengendali risiko bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dapatkan informasi terbaru mengenai teknologi, isu lingkungan terkini, dan perkembangan Internet of Things (IoT) dengan mengikuti aktivitas kami di:
Website: mertani.co.id
YouTube: mertani official
Instagram: @mertani_indonesia
Linkedin : PT Mertani
Tiktok : mertaniofficial
Sumber:
Komentar